Lampumerahnews.id
JAKARTA – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA), H. Sutisna, S.H., M.H., menyampaikan keprihatinan atas insiden yang menimpa KA U103 Siantar Ekspres relasi Siantar–Medan, Jumat (20/11/2026). Ia meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola operasional dan sistem keselamatan perjalanan kereta api.
Berdasarkan informasi Lintas Divre I Sumatera Utara, KA U103 Siantar Ekspres dilaporkan berhenti luar biasa (BLB) pada pukul 15.50 WIB di kilometer 38+7, petak jalan Stasiun Siantar menuju Stasiun Dolok Merangir. Insiden tersebut terjadi setelah kereta mengalami benturan dengan sebuah minibus yang berada di jalur rel, sehingga mengakibatkan lokomotif CC 201 77 04 mengalami percikan api dan terbakar.
Informasi kejadian kemudian diteruskan kepada unit pengamanan, sarana, serta jalan dan jembatan untuk penanganan lebih lanjut.
Akibat insiden tersebut, tiga awak kereta api mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ketiganya adalah:
1. Ardian – Masinis
Mengalami luka bakar di wajah, tangan kanan dan kiri. Dibawa ke RS Murni Teguh Siantar.
2. Yeremia Manalu – Asisten Masinis
Mengalami luka bakar di wajah, tangan kanan dan kiri, serta kaki kanan dan kiri. Dibawa ke RS Horas Siantar.
3. Rahmad – Kaur JJ Tebing Tinggi
Mengalami luka bakar di tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kiri. Dibawa ke RS Horas Siantar.
Menanggapi peristiwa tersebut, Sutisna menilai keselamatan dalam operasional perkeretaapian harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan. Setiap insiden harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional, pengawasan, koordinasi, hingga kebijakan manajemen.
"PT KAI harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penatalaksanaan perjalanan kereta api. Jangan sampai kelemahan sistem, buruknya tata kelola, atau pengawasan yang tidak optimal justru berujung pada risiko keselamatan pekerja, penumpang, dan masyarakat," kata Sutisna.
Ia meminta agar investigasi terhadap insiden tersebut dilakukan secara serius, objektif, dan transparan. Investigasi, menurut dia, tidak cukup hanya mengidentifikasi penyebab langsung kecelakaan, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan adanya faktor sistemik yang berkaitan dengan prosedur keselamatan, pengawasan operasional, koordinasi antarunit, serta tanggung jawab manajemen.
Sutisna juga menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh hanya dibebankan kepada petugas di lapangan. Manajemen dan pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan serta kebijakan operasional harus turut dievaluasi apabila ditemukan indikasi kelalaian, kegagalan pengawasan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas.
"Kalau dalam investigasi ditemukan adanya kelemahan manajemen atau pejabat yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, maka harus ada evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan tata kelola perusahaan justru dibayar dengan keselamatan pekerja, penumpang, dan masyarakat," ujarnya.
Menurut Sutisna, PT KAI sebagai penyelenggara transportasi publik memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan perjalanan kereta api berlangsung aman. Karena itu, sistem pengawasan, mitigasi risiko, serta prosedur penanganan kondisi darurat harus terus diperkuat dan dijalankan secara konsisten.
FSP BUMN IRA juga mendorong PT KAI untuk melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan kecelakaan, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan perjalanan, serta memastikan seluruh prosedur operasional dijalankan sesuai standar yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa pekerja perkeretaapian merupakan bagian penting dari sistem pelayanan transportasi yang juga berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam menjalankan tugasnya.
"Jangan menunggu terjadi kecelakaan untuk melakukan pembenahan. Keselamatan harus menjadi budaya perusahaan, bukan sekadar formalitas prosedur. Tata kelola yang profesional, pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban manajemen harus berjalan seiring," kata Sutisna.
FSP BUMN IRA berharap insiden ini menjadi perhatian serius PT KAI untuk melakukan pembenahan secara sistemik, memperkuat tata kelola perusahaan, serta memastikan keselamatan pekerja, penumpang, dan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan perjalanan kereta api.


