-->

621 Sungai di Aceh Belum Ditangani BWS, Normalisasi Didorong Dipercepat

lampumerahnews
Sabtu, 21 November 2026, 07.33 WIB Last Updated 2026-11-21T00:33:38Z

 

Lampumerahnews.id

ACEH TAMIANG – Ancaman banjir berulang di Aceh masih menjadi pekerjaan besar pemerintah, terutama setelah sedimentasi lumpur menyebabkan sejumlah alur sungai mengalami pendangkalan. Dari total 99 sungai di Aceh, sebanyak 62 sungai disebut belum masuk dalam penanganan Balai Wilayah Sungai (BWS).


Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan saat Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan meninjau kondisi hunian sementara (Huntara) dan progres pembangunan hunian tetap (Huntap) di Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (20/11/2026).


Dalam kunjungan yang didampingi Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, rombongan juga melihat langsung persoalan genangan banjir di kawasan hunian warga serta membahas percepatan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi lumpur.


Peninjauan diawali di Huntap Polisi Bersama Masyarakat di Kampung Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda. Di lokasi tersebut, Fadhlullah mendorong percepatan penyelesaian fasilitas pendukung, seperti pagar dan sarana lainnya, agar hunian segera siap diserahterimakan kepada masyarakat penerima manfaat.


Rombongan kemudian menuju Huntara 4 PU di Kampung Medang Ara, Kecamatan Karang Baru. Di lokasi ini, mereka melihat kondisi hunian warga, termasuk titik yang sebelumnya sempat kembali tergenang banjir.


Fadhlullah menegaskan, persoalan genangan di kawasan Huntara harus segera dicarikan solusi bersama pihak terkait, termasuk PT Wijaya Karya (WIKA).


“Akan kita carikan solusi agar persoalan yang terjadi di lokasi Huntara ini bisa segera ditangani,” ujar Wagub yang akrab disapa Dek Fadh tersebut.


Selain persoalan hunian, pendangkalan sungai menjadi perhatian penting dalam upaya mengurangi risiko banjir susulan. Fadhlullah menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pelimpahan kewenangan penanganan sungai dari kementerian kepada pemerintah provinsi, untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah kabupaten dan kota.


Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menggandeng pihak ketiga untuk mempercepat pengerukan sedimen pada sungai-sungai yang mengalami pendangkalan.


Menurut Fadhlullah, pembangunan tanggul oleh BWS belum menjangkau seluruh alur sungai dari hulu hingga hilir. Sementara pembangunan bendungan pengendali aliran air dan penahan sedimen membutuhkan waktu konstruksi hingga tiga tahun.


“Total ada 99 sungai di Aceh. Sebanyak 37 sungai ditangani BWS, sementara 62 sungai lainnya belum. Karena itu, perlu ada langkah percepatan melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah agar penanganannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga,” tegasnya.


Sementara itu, Bupati Armia Pahmi menyatakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Aceh, TNI-Polri, serta unsur teknis terkait untuk memastikan pemenuhan hunian layak dan pengendalian risiko banjir susulan berjalan terukur dan berkelanjutan.


Persoalan hunian dan normalisasi sungai menjadi dua pekerjaan penting dalam pemulihan Aceh Tamiang. Warga tidak hanya membutuhkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga perlindungan dari ancaman banjir yang dapat kembali mengganggu kehidupan mereka.


(Kamalruzamal)

Komentar

Tampilkan

Terkini