JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)Kementerian Dalam Negeri menegaskan pemerintah daerah memegang peran strategis dalam memastikan Program Cek Kesehatan Gratis berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis” yang digelar secara tatap muka dan virtual di Jakarta Pusat, Kamis (16/07/2026).
Forum ini menjadi wadah sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Dr. T.R. Fahsul Falah, menyatakan, pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi pelayanan langsung ke masyarakat.
“Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan program cek kesehatan gratis dapat berjalan efektif, menjangkau masyarakat secara luas, dan berkelanjutan,” kata Dr. TR Fahsul Falah.
Melalui forum ini, BSKDN juga menghimpun masukan strategis sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis kajian. Hasilnya diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan.
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mengatakan, penguatan koordinasi dan kolaborasi pusat-daerah menjadi kunci agar Program Cek Kesehatan Gratis menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kota Bekasi telah melaksanakan penguatan perannya sebagai pemerintah daerah dengan memberikan fasilitas penunjang kepada masyarakat. Kami selalu menyelenggarakan Cek Kesehatan Gratis di ruang-ruang publik, serta memberikan jaminan kesehatan bersama BPJS Kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi prioritas pemerintah daerah,” jelas Wawali Abdul Harris Bobihoe.
Hingga Juni 2026, sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah terfasilitasi Cek Kesehatan Gratis atau 95 persen dari target pemerintah daerah. Kota Bekasi juga membuka Sekolah Lansia untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan layak bagi para lansia.
Wawali menambahkan, Pemkot Bekasi terus melakukan evaluasi dan menerima masukan. Dukungan penuh dari pemerintah pusat sangat diperlukan, terutama terkait keterbatasan tenaga kesehatan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta seluruh pemerintah daerah mengintegrasikan agenda kesehatan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan APBD sebagai langkah memperkuat Kedaulatan Kesehatan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
