ACEH TAMIANG – Setelah hampir dua dekade menjadi sorotan akibat pendangkalan pascabanjir bandang 2006, Sungai Krueng Tamiang akhirnya menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk dinormalisasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir berulang yang selama ini mengancam permukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, dan aktivitas perekonomian masyarakat menjelang musim penghujan.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, bersama Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, di Kantor Koramil 08/Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (13/7/2026).
Dalam rapat yang dihadiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, DPRK Aceh Tamiang, Bappeda, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) itu, normalisasi Krueng Tamiang menjadi salah satu agenda utama sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi banjir pada musim hujan.
Bupati Armia menegaskan normalisasi sungai harus segera dilakukan karena berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.
"Normalisasi sungai sangat penting untuk mengurangi risiko banjir sekaligus melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas perekonomian agar tidak kembali terganggu akibat bencana," kata Armia.
Krueng Tamiang merupakan sungai utama di Kabupaten Aceh Tamiang dengan panjang aliran sekitar 217 kilometer dari kawasan hulu hingga bermuara di Selat Malaka. Sungai ini berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Tamiang seluas sekitar 4.826,56 kilometer persegi, yang merupakan DAS terbesar di Provinsi Aceh.
Selama ini, pendangkalan di sejumlah titik Krueng Tamiang telah menjadi perhatian masyarakat. Pascabanjir bandang 2006, sedimentasi yang terjadi di sepanjang aliran sungai kerap disebut sebagai salah satu persoalan yang perlu ditangani karena dinilai mengurangi kapasitas sungai saat debit air meningkat. Karena itu, normalisasi sungai terus menjadi aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir berulang.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menegaskan percepatan penanganan pascabencana membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, Kejaksaan, DPRK, dan seluruh pemangku kepentingan agar program yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan.
Selain membahas langkah teknis normalisasi sungai, rapat juga menyoroti pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar pemulihan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Normalisasi Krueng Tamiang dinilai bukan sekadar pekerjaan pengerukan sungai. Bagi masyarakat Aceh Tamiang, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mengembalikan kapasitas sungai, mengurangi ancaman banjir yang berulang, melindungi kawasan permukiman dan lahan produktif, serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di sepanjang aliran sungai.
Masyarakat kini menaruh harapan agar hasil rapat koordinasi tersebut segera diwujudkan melalui pekerjaan di lapangan sehingga manfaat normalisasi dapat dirasakan sebelum musim penghujan kembali tiba.
.(Kamalruzamal)
