Lampumerahnews.id
JENEWA, SWISS – Di tengah sidang ILO 114, suara pemimpin perempuan dari Indonesia menggema. Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI, membawa isu Nepal ke meja diskusi kemanusiaan, Selasa 9/6/2026.
Walaupun Nepal tidak masuk daftar kasus individual Committee on the Application of Standards CAS tahun ini, Elly menilai diam berarti membiarkan standar ILO dilanggar diam-diam.
Pernyataan itu keluar setelah ia berdiskusi intens dengan perwakilan serikat buruh Asia Pasifik dan Eropa di sela-sela ILC 114.
Nepal Disorot: Pemerintah Baru Targetkan Serikat Berafiliasi Politik . Inti pembahasan: implementasi Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama di Nepal.
Elly menyoroti kebijakan pemerintah baru Nepal yang berupaya membatasi, bahkan menghapus, serikat pekerja berafiliasi politik, khususnya di sektor publik. Kebijakan itu langsung ditolak serikat pekerja Nepal dan federasi buruh internasional karena menabrak Konstitusi Nepal dan standar ILO.
“Ini bukan lagi soal administrasi ketenagakerjaan. Ini soal apakah pemerintah menghormati hak dasar manusia atau tidak. Kalau serikat pekerja dibungkam karena dianggap ‘berpolitik’, maka demokrasi di tempat kerja sudah mati,” tegas Elly Rosita Silaban.
Garis Merah Gerakan Buruh Perempuan . Sebagai Presiden KSBSI, Elly menekankan kebebasan berserikat bukan barang yang bisa dinego saat ganti rezim.
“Bagi gerakan buruh, kebebasan berserikat bukanlah hak yang dapat dibatasi oleh kepentingan politik atau perubahan pemerintahan. Hak tersebut merupakan fondasi utama dialog sosial, demokrasi di tempat kerja, dan perlindungan terhadap pekerja," ujarnya.
Ia mengingatkan: serikat pekerja adalah sekolah demokrasi paling dasar. Di sanalah pekerja belajar bicara, berunding, dan menuntut keadilan tanpa kekerasan. Membubarkan serikat sama artinya menutup ruang itu.
“Ketika pemerintah takut pada pekerja yang terorganisir, sesungguhnya pemerintah itu takut pada keadilan,” katanya.
KSBSI Kirim Pesan Solidaritas ke Nepal
Di akhir, Elly Rosita Silaban menyampaikan dukungan terbuka untuk buruh Nepal.
“Solidaritas untuk para pekerja dan serikat buruh Nepal dalam memperjuangkan hak-hak fundamental di dunia kerja. KSBSI bersama kalian. Karena perjuangan Nepal hari ini adalah pelajaran untuk kita semua: hak asasi tidak boleh tunduk pada kekuasaan,” pungkasnya.
Posisi ini menegaskan peran Indonesia di ILC 2026. Dipimpin suara perempuan, delegasi buruh RI tidak hanya bicara untuk pekerja dalam negeri, tapi juga jadi penjaga nurani standar ketenagakerjaan global.
