Lampumerahnews.id
ACEH TAMIANG – Sebanyak 99.338 jiwa penyintas banjir Aceh Tamiang yang masuk dalam SK Tahap III dan IV mulai menerima bantuan jaminan hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial RI. Selain itu, 39.264 kepala keluarga (KK) juga akan memperoleh bantuan stimulan ekonomi dan penggantian perabot rumah tangga dengan total nilai mencapai Rp448,2 miliar untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap mulai 20 Juni hingga 11 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang meminta masyarakat menunggu undangan resmi dan jadwal pencairan yang akan disampaikan melalui Datok Penghulu dan kepala dusun masing-masing.
Dengan menjangkau 99.338 jiwa dan 39.264 kepala keluarga, program tersebut menjadi salah satu intervensi pemulihan masyarakat terdampak bencana dengan jumlah penerima terbesar di Aceh. Besarnya cakupan penerima sejalan dengan status Aceh Tamiang sebagai daerah dengan dampak banjir terparah di Aceh pada akhir 2025.
Banjir yang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025 tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat. Ribuan warga kehilangan peralatan usaha, perabot rumah tangga, hasil pertanian, serta sumber pendapatan yang menjadi penopang ekonomi keluarga.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Proklamasi Yogyakarta, Dr. Syamsul Rial, menilai pencairan bantuan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang selama ini terdampak bencana.
"Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga instrumen pemulihan ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat kembali memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menggerakkan aktivitas ekonominya, maka proses pemulihan pascabencana akan berjalan lebih cepat," kata Syamsul Rial.
Menurutnya, bantuan yang diterima masyarakat berpotensi meningkatkan kembali aktivitas konsumsi rumah tangga sekaligus membantu pelaku usaha kecil yang sempat mengalami penurunan aktivitas akibat banjir.
"Perputaran uang di tingkat masyarakat akan kembali bergerak. Warung, pedagang kecil, jasa transportasi, hingga usaha mikro akan ikut merasakan dampaknya karena masyarakat mulai kembali berbelanja dan memenuhi kebutuhan yang sempat tertunda," ujarnya.
Penyaluran bantuan dalam skala besar tersebut juga mencerminkan intensifnya koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan pemerintah pusat selama proses pemulihan pascabencana. Di tengah besarnya jumlah penyintas dan kompleksitas proses verifikasi data, pemerintah daerah dinilai berhasil mengawal pengusulan bantuan mulai dari pendataan, validasi penerima hingga penyampaian kebutuhan masyarakat kepada kementerian terkait.
Upaya tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan dapat direalisasikan kepada puluhan ribu penyintas. Sebab, meskipun sumber pendanaan berasal dari pemerintah pusat, proses pengusulan, verifikasi dan pengawalan data di daerah menjadi tahapan krusial yang menentukan kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Di sisi lain, pemerintah memastikan bantuan rehabilitasi rumah rusak tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk material bangunan agar penggunaannya lebih terarah untuk kebutuhan perbaikan rumah warga terdampak banjir.
Dengan mulai dicairkannya bantuan Jadup, stimulan ekonomi dan penggantian perabot rumah tangga, ribuan penyintas banjir di Aceh Tamiang diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi keluarga setelah berbulan-bulan menghadapi dampak bencana.
(Kamalruzamal)
