Jenewa – Suasana sidang International Labour Organization (ILO) ke-114 di Jenewa mulai memanas pasca-acara pembukaan. Sejumlah perkembangan krusial terjadi, memicu respons cepat dari berbagai delegasi, termasuk Indonesia. Ketua Delegasi Buruh Indonesia, Johannes Darta Pakpahan, memberikan arahan tegas kepada timnya untuk mengantisipasi dinamika politik yang berkembang di ruang sidang.
Pemungutan Suara Ulang Terkait Keikutsertaan Palestina
Salah satu sorotan utama adalah adanya desakan dari pihak tertentu untuk meninjau kembali keputusan tahun lalu mengenai status Palestina dalam sidang. Indonesia, melalui Johannes Darta Pakpahan, menegaskan posisi yang solid dan tidak berubah.
"Kalau tahun lalu, kalau teman-teman ingat itu sudah diputuskan mengenai keikutsertaan Palestina. Kita sudah voting bahwa Palestina boleh ikut... sebagai pengamat (observer) tapi memiliki hak seperti negara anggota. Ternyata tadi diminta voting lagi oleh Israel dan didukung oleh Amerika Serikat serta Argentina," kata Johannes Darta dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Johannes menambahkan bahwa pemungutan suara ulang ini dijadwalkan berlangsung esok hari. Pihak delegasi Indonesia akan terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) guna memastikan tidak ada perubahan mendasar pada esensi pertanyaan yang akan di-voting.
"Besok kita akan voting ulang di jam 10.00... kita takut pertanyaannya diubah, enggak kayak tahun lalu. Nah, jangan sampai kita kejebak... kita akan meminta Palestina menjadi peserta penuh, anggota penuh dari ILO," ujarnya.
Intervensi AS pada Komite Pekerja Platform diwaspadai
Selain isu Palestina, perhatian delegasi buruh Indonesia juga tertuju pada Komite Platform Work (Pekerja Platform/Ojek Online dan sejenisnya). Masuknya perwakilan Amerika Serikat sebagai ketua delegasi pengusaha dalam komite tersebut memicu kewaspadaan tinggi, terutama terkait kesepakatan definisi pekerja yang sudah dicapai sebelumnya.
"Di komite CNP tentang pekerja platform, perwakilan ketua delegasi pengusahanya itu dari Amerika Serikat. Nah, ini menimbulkan pertanyaan sama kita kalau sampai Amerika Serikat ikut campur untuk satu agenda, pengalaman kita akan ada hal yang mereka perjuangkan buat kepentingan pengusahanya," jelasnya.
Johannes mewanti-wanti anggotanya di komite tersebut agar mengawal ketat definisi pekerja platform yang telah disepakati agar tidak diubah atau ditarik kembali demi kepentingan sepihak.
"Teman-teman komite platform tolong diperhatikan karena kemarin kita sudah ada kesepakatan soal definisi. Jangan sampai berubah lagi dan jangan sampai ditarik lagi. Definisi yang melindungi pekerja platform... Supaya jangan sampai yang lalu, yang kemarin sudah diketok, jangan sampai dibuka lagi," tegasnya.
Indonesia Tetap Pegang Teguh Aturan Nasional di Komite Kesetaraan
Dinamika juga menyentuh Komite Kesetaraan. Johannes mengingatkan seluruh anggota delegasi agar dalam pembahasan di komite tersebut, Indonesia tetap konsisten bersandar pada hukum dan nilai-nilai yang berlaku di dalam negeri.
"Indonesia sampai dengan hari ini hanya mengakui laki-laki dan perempuan. Jadi kalaupun ada agenda-agenda sampingan dari situ, kita hanya mengikuti apa aturan nasional yang sudah berlaku... karena kita tidak mau membenturkan budaya, agama, moral, dan nilai-nilai kekeluargaan yang ada di Indonesia dengan hal-hal yang tidak bisa kita terima saat ini," ujar Johannes.
Menutup arahannya, Johannes Darta Pakpahan membakar semangat para delegasi buruh untuk tetap solid mengawal seluruh jalannya komite demi membawa pulang hasil terbaik bagi pekerja Indonesia.
