Karang Baru– Penyaluran bantuan jaminan hidup (Jadup), stimulan ekonomi dan penggantian perabot rumah tangga senilai Rp448,2 miliar kepada penyintas banjir Aceh Tamiang mulai dilakukan secara bertahap sejak 20 Juni hingga 11 Juli 2026. Di tengah inflasi daerah yang telah mencapai 5,69 persen, masuknya dana bantuan kepada puluhan ribu warga dinilai berpotensi mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus perlu diantisipasi agar tidak memicu tekanan harga kebutuhan pokok.
Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 99.338 jiwa penyintas yang masuk dalam SK Tahap III dan IV akan menerima bantuan jaminan hidup (Jadup). Selain itu, 39.264 kepala keluarga (KK) juga akan memperoleh bantuan stimulan ekonomi dan penggantian perabot rumah tangga yang rusak akibat banjir. Total nilai bantuan yang akan disalurkan mencapai Rp448,2 miliar.
Pencairan bantuan dilakukan secara bertahap melalui jadwal yang telah disusun pemerintah. Masyarakat diminta menunggu undangan resmi yang akan disampaikan melalui Datok Penghulu dan kepala dusun masing-masing wilayah.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Proklamasi Yogyakarta, Dr. Syamsul Rial, menilai pencairan bantuan tersebut merupakan langkah penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak banjir bandang akhir 2025 lalu.
"Bantuan tunai ini pada dasarnya akan memberikan efek positif terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kemampuan belanja kembali, perputaran ekonomi di tingkat lokal juga akan ikut bergerak," kata Syamsul Rial kepada Lampumerahnews.id. (22/06/2026)
Menurutnya, selama beberapa bulan terakhir banyak keluarga penyintas menghadapi tekanan ekonomi akibat kehilangan sumber pendapatan, kerusakan usaha, serta terganggunya aktivitas perdagangan dan pertanian pascabencana. Karena itu, bantuan yang mulai disalurkan pemerintah dapat menjadi stimulus untuk menggerakkan kembali konsumsi rumah tangga dan usaha kecil di tingkat desa.
Namun demikian, Syamsul mengingatkan pemerintah daerah perlu memperhatikan potensi peningkatan permintaan barang dan jasa seiring bertambahnya daya beli masyarakat. Menurutnya, manfaat bantuan akan lebih optimal apabila diiringi dengan pengendalian harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok.
"Yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara peningkatan daya beli dengan ketersediaan barang di pasar. Jika pasokan terjaga dan distribusi berjalan lancar, bantuan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Tetapi jika stok terbatas atau distribusi terganggu, tekanan harga dapat meningkat dan manfaat bantuan menjadi berkurang," ujarnya.
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Aceh Tamiang pada Mei 2026 mencapai 5,69 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Aceh sebesar 5,12 persen dan inflasi nasional yang berada pada level 3,08 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga di daerah masih relatif tinggi dibanding banyak wilayah lainnya.
Syamsul menilai peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan semakin penting dalam beberapa bulan ke depan. Selain memastikan ketersediaan pasokan pangan, pemerintah juga perlu menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, telur, cabai dan bawang agar lonjakan permintaan tidak diikuti kenaikan harga yang berlebihan.
Di sisi lain, bantuan rehabilitasi rumah rusak tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai. Pemerintah memberikan bantuan tersebut dalam bentuk material bangunan sehingga penggunaannya lebih terarah untuk kebutuhan perbaikan rumah warga terdampak banjir.
Bagi masyarakat penyintas, keberhasilan program bantuan tidak hanya diukur dari cepatnya pencairan dana, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Sebab, manfaat bantuan akan lebih terasa apabila daya beli warga tetap terjaga dan tidak tergerus oleh kenaikan harga di pasar.
(Kamarulzamal)
