Jakarta - Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sejak akhir Februari 2026 memicu kekhawatiran terhadap stabilitas industri dan lapangan kerja di Indonesia. Gangguan pada jalur pelayaran energi dunia itu mendorong lonjakan harga minyak dan biaya logistik global, yang berpotensi menekan biaya produksi industri nasional. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu efisiensi perusahaan dan berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor industri padat karya.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat setelah konflik militer Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memanas. Iran memperingatkan kapal-kapal komersial agar tidak melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia. Sejumlah perusahaan pelayaran dan asuransi internasional dilaporkan menahan aktivitas di jalur tersebut karena risiko keamanan, sehingga distribusi energi dan logistik global mulai terganggu.
Dampak dari kondisi ini dikhawatirkan merambat hingga ke sektor industri Indonesia. Kenaikan harga energi dan biaya transportasi berpotensi meningkatkan ongkos produksi perusahaan, sementara ketidakpastian ekonomi global juga dapat menekan permintaan ekspor dari pasar internasional.
Ketua Umum Federasi Serikat Buruh P4K Sarbumusi NU, Fakhri, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi dampak krisis global tersebut terhadap pekerja di Indonesia.
“Ketika harga energi naik dan jalur perdagangan global terganggu, industri biasanya melakukan efisiensi. Pengalaman krisis sebelumnya menunjukkan buruh sering menjadi pihak pertama yang terkena dampaknya melalui pengurangan jam kerja hingga PHK. Karena itu pemerintah harus mengantisipasi agar pekerja tidak menjadi korban krisis global,” ujar Fakhri.
Komentar tersebut disampaikan Fakhri di sela-sela Regional Workshop on Human Rights Due Diligence (HRDD) bertajuk “Achieving Decent Work in the Supply Chain Through Reinforcing Human Right Due Diligence” yang digelar di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Senin (10/3/2026).
Menurutnya, sektor yang paling rentan terdampak adalah industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki dan elektronik yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Industri tersebut sangat sensitif terhadap kenaikan biaya produksi serta perubahan permintaan pasar global.
Jika krisis energi global berlangsung lama, perusahaan di sektor tersebut dapat menghadapi tekanan finansial akibat meningkatnya biaya operasional. Dalam kondisi itu, langkah efisiensi sering dilakukan melalui pembatasan produksi, pengurangan jam kerja hingga restrukturisasi tenaga kerja.
“Buruh tidak boleh menjadi korban pertama dari gejolak geopolitik dunia. Pemerintah harus memastikan ada kebijakan perlindungan bagi pekerja, terutama di sektor padat karya yang paling rentan terhadap gelombang PHK,” kata Fakhri.
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini untuk menjaga stabilitas industri nasional sekaligus melindungi tenaga kerja jika krisis global terus berlanjut.
Jika konflik di kawasan Timur Tengah terus memanas dan jalur perdagangan energi dunia belum kembali stabil, tekanan terhadap sektor industri global diperkirakan semakin besar.
Dalam situasi tersebut, ancaman perlambatan produksi hingga gelombang PHK di sektor manufaktur Indonesia menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi sejak awal.
(Kamalruzamal)
fsppi
