Lampumerahnews.id
JAKARTA – Persoalan hunian tetap (huntap) pascabencana Aceh mengemuka di tingkat nasional setelah Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memaparkan langsung ketimpangan kebutuhan dan realisasi pembangunan rumah korban banjir dan longsor dalam rapat bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial di Kantor Kemenko PMK, Senin, 23 Februari 2026. Dalam forum lintas kementerian itu, ia meminta percepatan pembangunan huntap ditetapkan sebagai prioritas nasional karena kebutuhan di Aceh dinilai jauh melampaui rencana yang tersedia.
Berdasarkan data kebutuhan sesuai SK Bupati/Wali Kota (SK BNBA), total rumah rusak dan hilang di Aceh mencapai 246.484 unit. Dari jumlah tersebut, 97.936 unit masuk kategori rusak berat dan hilang. Namun hingga 18 Februari 2026, rencana pembangunan huntap baru terealisasi 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan. Sementara usulan Renaksi Kementerian PUPR/PKP tercatat 21.590 unit atau sekitar 22 persen.
“Gap antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Karena itu kami meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar percepatan pembangunan huntap di Aceh menjadi prioritas nasional,” ujar Fadhlullah dalam paparannya.
Ia menilai percepatan tidak bisa lagi berjalan dengan pola bertahap seperti biasa. Wagub mengusulkan skema konstruksi paralel, di mana penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik dilakukan secara bersamaan. Ia juga mendorong penugasan langsung BUMN Karya melalui pola cluster construction agar pekerjaan tidak tersendat di tengah proses.
Di sisi tata kelola, Fadhlullah menekankan pentingnya satu data (single data) berbasis JITUPASNA, BNBA, serta verifikasi lapangan, menyusul terbitnya SK Kemendagri Nomor 300.2.8-168/2026. Data final tersebut, katanya, harus menjadi dasar resmi penganggaran agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekurangan alokasi.
Dalam pertemuan itu turut dipaparkan progres pembangunan huntap melalui skema CSR di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Di Desa Tanjung Seumantoh, direncanakan pembangunan 500 unit rumah tipe 36. Sementara di sejumlah desa di Aceh Utara, ratusan unit lainnya masih dalam tahap pembersihan dan finalisasi pembebasan lahan.
Selain percepatan fisik, ia juga meminta dukungan anggaran masa transisi bagi warga yang masih menempati hunian sementara (huntara) maupun tenda. Menurutnya, percepatan huntap harus berjalan seiring dengan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), agar masyarakat tidak terlalu lama berada dalam kondisi darurat.
Rapat tersebut diharapkan melahirkan keputusan konkret terkait percepatan pembangunan huntap dan penguatan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana secara nasional. Bagi ribuan keluarga terdampak di Aceh, kepastian rumah permanen menjadi langkah penting untuk kembali menata kehidupan.
(Kamalruzamal)
fsppi
