Lampumerahnews.id
Jakarta--Koordinasi Sinkronisasi Program pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang digelar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menandai pergeseran penting dalam penanganan banjir bandang (23/1/26).
Pemerintah mulai mengarahkan pembahasan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, meninggalkan fokus distribusi logistik yang selama ini mendominasi masa tanggap darurat.
Rakor yang melibatkan lintas OPD, BPBD, camat, rumah sakit, hingga LSM dan relawan itu dimaksudkan untuk menyatukan arah kebijakan pemulihan jangka menengah dan panjang. Pada fase ini, alokasi anggaran mulai membesar, program lintas sektor mulai dijalankan, sekaligus membuka risiko tumpang tindih kebijakan jika tidak dikendalikan dengan baik.
Kehadiran aktor negara dan non-negara dalam satu forum menunjukkan pengakuan bahwa pemulihan pascabencana tidak bisa ditangani pemerintah sendiri. Namun di sisi lain, rakor ini juga menjadi penegasan bahwa seluruh program relawan dan lembaga non-pemerintah harus berada dalam koridor kebijakan daerah, agar bantuan tidak menumpuk di satu lokasi dan absen di lokasi lain.
CC undangan rakor kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Plt Sekda memperlihatkan bahwa forum ini bukan sekadar rapat teknis. Hasilnya berpotensi menjadi dasar penajaman perencanaan daerah, pengusulan anggaran ke provinsi dan pusat, serta legitimasi kebijakan pemulihan pascabencana ke depan.
Meski demikian, langkah ini mendapat catatan kritis dari kalangan masyarakat sipil. LSM Transparency Aceh menilai rakor penting, tetapi tidak boleh mengaburkan realitas lapangan yang masih dihadapi korban.
Koordinator Transparency Aceh, Saipul Lubis, mengingatkan bahwa peralihan wacana ke rehabilitasi dan rekonstruksi harus tetap berpijak pada kondisi riil masyarakat terdampak.
“Rakor ini penting untuk sinkronisasi, tetapi jangan sampai pemulihan hanya rapi di atas kertas. Kalau peta kebutuhan lapangan belum jelas, target waktu tidak ditentukan, dan indikator pemulihan tidak transparan, rakor berisiko jadi sekadar ritual rapat,” ujar Saipul.
Menurutnya, fase pascabencana justru rawan menimbulkan persoalan baru jika tidak disertai pengawasan publik dan keterbukaan data. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penentuan program dan penggunaan anggaran agar benar-benar menjawab kebutuhan korban.
“Pemulihan harus diukur dari kondisi korban, bukan dari jumlah rapat. Selama hunian layak, sanitasi, dan kepastian hidup korban belum terpenuhi, maka sinkronisasi program belum bisa disebut berhasil,” katanya.
Sejumlah warga terdampak banjir juga menyampaikan harapan serupa. Mereka mengaku belum merasakan perubahan signifikan di lapangan, meski berbagai rapat koordinasi sudah digelar. “Kami butuh kejelasan, bukan hanya rencana. Kapan hunian sementara siap, itu yang kami tunggu,” ujar seorang warga pengungsian.
Dalam konteks ini, Rakor Sinkronisasi Program menjadi ujian kapasitas tata kelola pascabencana Pemkab Aceh Tamiang: apakah mampu memimpin orkestrasi pemulihan secara terencana dan tepat sasaran, atau justru terjebak pada kepentingan sektoral yang menjauh dari kebutuhan korban.
(Kamalruzamal)
