Lampumerahnews.id
Aceh Tamiang- Aceh Tamiang kembali membahas soal pemajuan Hak Asasi Manusia, ketika rapat pemantauan dan evaluasi aksi HAM dibuka langsung oleh Plt. Sekda, Drs. Syuibun Anwar, mewakili Bupati, pada Jumat (14/11/25). Suasana aula Bappeda siang itu terasa cukup cair, terlebih setelah rombongan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tiba dan disambut hangat oleh jajaran Pemkab.
Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Aceh, Hasballah, bersama tim, datang untuk melihat sejauh mana pemerintah kabupaten menjalankan kewajibannya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Agenda ini menjadi bagian penting dari rangkaian evaluasi rutin terkait Aksi HAM yang berlaku secara nasional.
Dalam dialog yang berkembang, Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang, Yusroji, menegaskan bahwa pertemuan tersebut dimaknai sebagai langkah memperkuat sinergi antar-OPD agar laporan Aksi HAM dapat disusun lebih maksimal. Ia menekankan pentingnya konsistensi seluruh instansi dalam menjalankan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) sebagai upaya mewujudkan prinsip P5 HAM: penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak dasar warga.
Plt. Sekda Syuibun juga memberi penekanan tersendiri. Ia menyebut program penilaian HAM amat relevan dengan karakter pelayanan publik di daerah. Menurutnya, dinamika di lapangan kerap mempertemukan aparat pelayanan dengan situasi emosional masyarakat, sehingga penting memastikan setiap pelayanan tetap berjalan sesuai aturan tanpa melanggar hak warga.
“Ini sangat bagus. Sebab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdapat dinamika tersendiri—ada emosi dan aturan yang terjadi. Jadi ini penting bagaimana kita memberikan pelayanan prima tanpa melanggar Hak Asasi Manusia,” ujar Syuibun.
Ia berharap laporan capaian Aksi HAM ke depan dapat disusun lebih rapi dan tepat waktu oleh seluruh OPD, mengingat dokumen tersebut menjadi salah satu tolok ukur pemenuhan target RANHAM di tingkat kabupaten/kota.
Rapat evaluasi tersebut turut diikuti berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMKPPKB, hingga Bagian Hukum. Kehadiran lintas dinas itu menjadi penanda bahwa isu HAM di daerah bukan hanya urusan satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama.
(Kamalruzamal)
