Lampumerahnews.id
Jakarta- Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia dan kementerian koordinator infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sepakat menjadikan para pengemudi di seluruh Indonesia sejahtera dan taat akan aturaan hukum .
Presiden Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia dan Perwakilan Bidang Hukum Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia bertandang kekantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu 20 Agustus 2025 .
Dalam pertemuan yang disertai senda gurau dan penuh keakraban , Presiden Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia Dr (c) Abid Akbar Aziz Pawallang. SH.MH menyampaikan " perlu adanya kesamaan visi dan misi antara Instansi terkait yang melaksanakan tekhnis atas ketentuan undang-undang yang berlaku agar dalam pelaksanaannya dapat langsung di rasakan oleh para pengemudi di Indonesia. "Kata Presiden APSI usai pertemuan.
Dalam pertemuan Karaeng Akbar Begitu Biasa Dr (c) Abid Akbar Aziz Pawallang. SH MH yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bersatu (FSPSI Bersatu) membawahi 41 Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan memimpin beberapa kantor Hukum dibawah naungan Pawallang And Brother Law Firm (Pawallang Group) menyampaikan beberapa point yaitu :
1. Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia akan komitmen bersama Pemerintah untuk mendukung dan mewujudkan Indonesia Zero Odol demi keselamatah serta kenyamanan para pengemudi dan pengguna jalan lainnya serta penegak hukum sebagaimana ketentuan Undang -undang Nomor 22 Tahun 2009 .
2. Asosiasi pengemudi Seluruh Indonesia, konsisten dan komitmen bersama pemerintah dalam mendukung program pemerintah agar para pengemudi serta pengusaha tunduk dan patuh apada ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang sudah lebih dari 16 Tahun di tetapkan .
3. Asosiasi pengemudi Seluruh Indonesia, mendukung langkah Pemerintah dalam efisiensi anggaran dan tidak adanya kebocoran anggaran lebih dari 43 Triliun pertahun yang hanya digunakan untuk perbaikan jalan nasional yang sebagian terdampak akibat ODOL.
4. Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia, sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi Pengemudi Seluruh Indonesia yang diminta oleh Sekretariat Jenderal DPR RI (Badan Keahlian DPR RI) untuk menjadi Narasumber dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang - undang tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan (RUU Perubahan Ketiga atas UU Tentang LLAJ)
5. Bahwa implementasi Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) di Indonesia berlaku mulai tahun 2026, disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, pada rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan tanggal 6 Mei 2025. Penetapan target tersebut didorong adanya permasalahan kendaraan angkutan barang ODOL yang telah menjadi perhatian serius pemerintah dalam satu dekade terakhir. Praktik ini menimbulkan dampak yang sangat besar, baik terhadap infrastruktur jalan maupun keselamatan pengguna jalan. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), negara harus mengeluarkan anggaran preservasi jalan sebesar Rp 41 triliun per tahun akibat kendaraan ODOL.
6. Bahwa sebagaimana Riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan angkutan barang sebesar 10,5 persen, terbesar kedua setelah sepeda motor. Dalam upaya mengatasi permasalahan kendaraan ODOL, pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih konkret dan komprehensif. Salah satu hasil penting dari rapat koordinasi yang melibatkan pelaku usaha adalah penguatan pengawasan dengan basis teknologi.
7. Saat ini Pemerintah bersama Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia mulai mendorong implementasi kebijakan Zero ODOL melalui penetapan wilayah percontohan serta pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal tegas bagi para pelaku usaha logistik untuk segera melakukan penyesuaian sebelum kebijakan dan sanksi diterapkan secara menyeluruh.
8. Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia, meminta adanya pengawasan ketat di setiap kementerian atau lembaga dan stakeholder terkait juga melibatkan perwakilan pengemudi di Indonesia secara aktif agar implementasi kebijakan ini dapat diterapkan secara adil dan tegas, tanpa mengabaikan dampaknya terhadap sektor ekonomi dan logistik.
9. Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia, mendorong adanya pengawasan kendaraan ODOL, pemerintah akan menerapkan teknologi Weigh in Motion (WIM), sistem penimbangan otomatis saat kendaraan melaju di jalan tol dan jalan nasional. Sistem ini memungkinkan penegakan hukum lebih cepat, efisien, dan berbasis data yang akurat. WIM akan menjadi elemen penting dalam pengawasan digital dan otomatis, termasuk mendeteksi pelanggaran secara real time di titik-titik rawan.
10. Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia, bersama Pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum untuk mengatur sistem logistik nasional, termasuk larangan penggunaan kendaraan ODOL.
11. Bahwa Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi Zero ODOL, termasuk rencana pembangunan jalur logistik khusus dan peningkatan armada angkutan sesuai spesifikasi teknis.
12. Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia, meminta dilakukan pemeriksaan berkala di setiap perusahaan pemilik barang wajib mencantumkan ketentuan larangan angkutan melebihi kapasitas dalam kontrak kerja sama dengan perusahaan logistik.
13. Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia, berharap Pemerintah menargetkan implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) berlaku mulai tahun 2026
14. Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia, menekankan perlunya keseriusan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis untuk mencapai target tersebut, yang dimana dibutuhkan sinergi yang kuat antar kementerian/lembaga, serta pembagian tugas yang jelas, termasuk keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, guna memberikan perhatian serius terhadap penerapan kebijakan Zero ODOL di Indonesia.
15. Bahwa untuk yang menjadi payung hukum penanganan kendaraan ODOL. Asosiasi Penmgemudi Seluruh Indonesia , menekankan adanya pengawasan secara sktif seperti sistem pengawasan digital Weigh in Motion (WIM) berfungsi optimal dan tersebar merata di wilayah rawan pelanggaran Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Pemeriksaan Lapangan dan Tempat-Tempat Perusahaan yang di duga dengan Sengaja Melakukan Praktik ODOL Tersebut
16. Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia, mendukung Program Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha logistik, serta prakondisi pelaksanaan Zero ODOL agar dapat diterapkan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan terhadap keselamatan jalan, infrastruktur, dan efisiensi logistik di Indonesia.
17. Bahwa Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia , meminta adanya perlindungan bagi para pengemudi di Indonesia akan upah layak, rumah layak dan hidup layak serta Pendidikan yang layak bagi para pengemudi dan keluarganya .
18. Bahwa Asosiasi Pengemudi Indonesia, meminta kepada Pemerintah agar diadakan pendidikan dan pelatihan berbasis Kompetensi agar keterampilan serta ketangkasan pengemudi dalam berkendara dapat dirasakan oleh seluruh Pengemudi di Indonesia
19. Bahwa Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia ,meminta adanya payung hukum serta bantuan dan subsidi bagi pelaku usaha kecil (UMKM) agar dalam menjalankan roda usahanya tidak terjadi perang harga yang kemudian menyulitkan pengusaha kecil (UMKM).
Desti Erlian Pratiwi. S.Ne SH selaku Kepala Bidang Hukum dan Advokasi Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia , meminta penambahan kamera CCTV di setiap sudut jalan.
"Di seluruh indonesia perlu adanya penambahan Kamera CCTV di setiap sudut - sudut jalan di indonesia , hal tersebut dapat meminimalisir kejahatan yang kerap sekali menimpa para pengemudi., " pintanya.
Di sesi lainnya M. Chairulsyah. SH tokoh muda Bima ikut menyoroti " saat ini selain banyaknya pungli yang sangat tinggi bagi pengemudi Indonesia ada pula modus pencurian Ban serep dan aki mobil di kala si sopir sedang beristirahat, "ungkap nya.
Devinda Ummi Al-asyroff. SH Advokat muda, bidang Hukum di Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia menyayangkan banyakan nya pungli berkedok penjualan air mineral dengan harga fantastik kepada para sopir saat mereka sedang bekerja .
Di tempat yang berbeda Argha Dwipangga bendahara Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia meminta kepada kementerian koordinator infrastruktur dan pembangunan kewilayahan untuk menyampaikan Kepada Kementerian terkait juga Instansi Kepolisian agar aksi premanisme dapat di hapuskan sangat merugikan pengemudi.
"Sudah banyak korban jiwa maupun pengemudi yang cacat akibat ulah premanisme yang meresahkan pengemudi, "Ujarnya .
Karaeng Akbar menambahkan perlunya sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan terkait keselamatan pengemudi dan juga hak - hak pengemudi serta ketentuan hikum yang sesungguhnya melindungi pengemudi bukan malah mengkriminalisasi pengemudi sebagaimana Isu-isu yang banyak dihembuskan oleh sekelompok kecil orang yang tidak bertanggung jawab dan mengaku-ngaku bagian dari pengemudi.
Karaeng Akbar juga menegaskan " Pemerintah hadir memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan pengemudi dalam bekerja dan bisa kembali berkumpul dengan Keluarganya ," Pungkas Pria Berdarah Makassar, yang memiliki tiga anak penghafal AL - Our'an Yaitu AL - Ayyub Abdul Akbar Aziz Pawallang, Alwi Abdul Akbar Aziz Pawallang dan Arkhan Abdul Akbar Aziz Pawallang .
