JAKARTA – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta, H. Syaiful Rahmat Dasuki, menegaskan keputusan restrukturisasi terhadap Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin Maimoen bukan keputusan sepihak Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
Proses evaluasi terhadap keduanya, kata Saiful, telah berlangsung hampir satu tahun dan merupakan desakan dari bawah.
"Ini bukan proses sepihak. Di Mukernas Makassar Februari 2026 lalu, seluruh wilayah se-Indonesia meminta agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja mereka," ujar Saiful kepada wartawan, Kamis (29/10/2026).
Saiful menjelaskan, sejak SK Kementerian Hukum terkait kepengurusan PPP diterbitkan akhir 2025, Agus dan Taj Yasin dinilai tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi kepartaian.
Komunikasi dan upaya persuasif telah dilakukan DPP secara formal maupun informal, termasuk mengundang keduanya untuk hadir dalam agenda Rakornas III PPP. Namun undangan tersebut tidak pernah dihadiri.
"Puncaknya di Rakornas III kemarin yang diikuti 38 Ketua dan Sekretaris DPW se-Indonesia. Akhirnya diambil keputusan tegas untuk melakukan restrukturisasi terhadap kedua orang tersebut," kata Saiful.
"Jadi ini bukan keputusan personal Ketua Umum. Ini keputusan organisasi berdasarkan aspirasi wilayah," tegasnya.
Terkait isu dualisme, Saiful membantah. Menurutnya, PPP tidak dalam kondisi dualisme karena hanya memiliki satu SK Kepengurusan yang sah dari Kemenkum.
"Persoalannya bukan dualisme, tapi efektivitas dan kinerja organisasi. PPP harus bekerja cepat karena tahapan verifikasi faktual Pemilu 2027 sudah semakin dekat," jelasnya.
Saiful menambahkan, di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono, konsolidasi partai justru berjalan solid di seluruh daerah.
"Alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Pak Mardiono konsolidasi sudah berjalan," pungkasnya.
