JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Institut STIAMI menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam momentum dua tahun masa pemerintahan. Mahasiswa mendesak pemerintah melakukan evaluasi kebijakan dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat.
Menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), reforma agraria, hingga kesejahteraan pekerja dan tenaga pendidik.
Mahasiswa menilai dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah berjalan. Mereka meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan janji, tetapi juga menghadirkan langkah konkret untuk menjawab persoalan masyarakat.
Berikut delapan tuntutan BEM KM Institut STIAMI kepada pemerintah:
1. Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional untuk mendorong penanganan yang lebih serius terhadap kebakaran hutan dan lahan.
2. Mewujudkan reforma agraria sejati demi mendorong keadilan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah.
3. Menegakkan supremasi sipil dan mengembalikan militer ke barak sebagai bagian dari penguatan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan sipil.
4. Mewujudkan pemerataan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan layanan yang layak.
5. Mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai upaya memperhatikan hak dan kualitas hidup para pendidik.
6. Mengevaluasi seluruh program populis pemerintah agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
7. Mewujudkan pekerjaan yang layak bagi masyarakat Indonesia sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
8. Memulihkan kedaulatan rakyat dan menegakkan supremasi sipil sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat.
BEM KM Institut STIAMI menegaskan bahwa rakyat tidak boleh sekadar menjadi objek kebijakan. Menurut mereka, kesejahteraan, keadilan, dan pemenuhan hak masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Mahasiswa juga mengingatkan agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai formalitas. Pemerintah diharapkan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui kebijakan nyata yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
