JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengkritik pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia menilai program tersebut berisiko gagal secara masif karena dinilai tidak dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
Deddy memperkirakan lebih dari 90 persen program Kopdes Merah Putih berpotensi gagal. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan beban bagi negara selama bertahun-tahun, bahkan membuka peluang munculnya persoalan hukum akibat pelaksanaan proyek yang dinilainya tidak matang.
“Kopdes ini berpotensi gagal lebih dari 90 persen dan jadi beban hingga bertahun-tahun ke depan. Saya khawatir di tahun-tahun mendatang akan banyak orang yang harus berhadapan dengan hukum karena pelaksanaan proyek ini yang cenderung sembrono,” kata Deddy kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).
Ia menilai persoalan mendasar program tersebut terletak pada konsep pembentukannya. Deddy menyebut pendirian koperasi lebih banyak didorong kebijakan dari pemerintah pusat atau pendekatan top-down, bukan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan warga setempat.
Selain itu, model bisnis Kopdes disebut menggunakan pola seragam di berbagai daerah tanpa mempertimbangkan karakteristik ekonomi, potensi, serta kebutuhan pasar di masing-masing desa.
Deddy juga mempertanyakan skema pendanaan program tersebut. Ia menyoroti penggunaan Dana Desa yang menurutnya semestinya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, program Kopdes Merah Putih juga disebut melibatkan dukungan anggaran dari APBN melalui kementerian serta bank milik negara.
Deddy menilai penentuan lokasi dan desain bangunan perlu mempertimbangkan kelayakan usaha serta kebutuhan calon konsumen agar fasilitas yang dibangun benar-benar dapat beroperasi secara berkelanjutan.
“Sementara lahan untuk Kopdes juga merampas tanah milik desa dan dibangun tanpa memperhatikan kelayakan lokasi maupun desain yang sesuai model bisnis dan kebutuhan masyarakat calon konsumennya,” ujarnya.
Deddy menegaskan, tanpa perencanaan bisnis yang sesuai kondisi lokal dan pengelolaan anggaran yang tepat, program Kopdes Merah Putih berisiko tidak mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi desa. Alih-alih menjadi penggerak ekonomi masyarakat, program tersebut dikhawatirkan justru menambah beban keuangan negara.
