Lampumerahnews.id
JAKARTA — Kesaksian Rizal dalam persidangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap sisi lain penggunaan dana internal lembaga.
Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Rizal menjelaskan adanya penggunaan dana operasional untuk pengadaan sejumlah peralatan podcast yang kemudian diserahkan kepada pihak eksternal. Jumat (2/10/2026)
Rizal menyebut pengadaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan komunikasi dan publikasi Bea Cukai. Ia mengaku mengambil inisiatif menggunakan dana operasional karena menganggap kegiatan tersebut masih memiliki kaitan dengan kepentingan organisasi.
Pengadaan peralatan itu tidak dilakukan dalam satu kesempatan. Rizal menerangkan pembelian dilakukan dua kali sebelum peralatan tersebut akhirnya diserahkan.
Dalam proses penyerahan, Rizal menyebut nama Sisprian Subiaksono. Menurut keterangannya, Sisprian diminta untuk menyerahkan peralatan yang telah dibeli kepada pihak yang dituju.
Persoalan kemudian menjadi menarik karena penggunaan dana internal tersebut tidak berhenti pada kegiatan administrasi di dalam institusi. Dana tersebut justru berujung pada pengadaan barang yang kemudian berada di tangan pihak luar.
Rizal dalam persidangan tetap menjelaskan bahwa keputusan itu dilatarbelakangi kepentingan organisasi, khususnya kebutuhan publikasi dan citra Bea Cukai.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam persidangan karena majelis hakim dapat menggali lebih jauh mengenai dasar penggunaan dana, siapa yang mengetahui keputusan tersebut, serta bagaimana mekanisme pengadaan hingga penyerahan barang dilakukan.
Selain persoalan peralatan podcast, pemeriksaan Rizal juga mengungkap komunikasi yang dilakukan sebelum operasi tangkap tangan KPK. Keterangan mengenai pesan tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian fakta yang didalami dalam perkara ini.
Dengan demikian, kesaksian Rizal tidak hanya berkutat pada dugaan penerimaan atau pemberian dalam perkara Bea Cukai, tetapi juga membuka cerita mengenai keputusan-keputusan internal yang melibatkan penggunaan dana lembaga dan pihak di luar institusi.
