JAKARTA – Aksi kekerasan yang menewaskan tiga warga sipil di Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali memicu kecaman luas. Peristiwa yang terjadi pada Kamis, 23 Juli 2026 itu menewaskan sepasang suami istri dan seorang perempuan warga asli Papua. Para korban dituduh sebagai “spionase” oleh kelompok bersenjata yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Aparat keamanan menyatakan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku. Sementara tokoh masyarakat dan aktivis kemanusiaan mendesak negara hadir dengan penegakan hukum yang tegas agar warga sipil tidak lagi menjadi korban.
Kecaman Tokoh " Ini Bukan Nilai Adat Papua
Wilson Lalengke, aktivis kemanusiaan dan Alumnus PPRA-48 Lemhannas RI 2012, mengecam keras aksi tersebut. Ia menyebut tindakan membunuh warga sipil tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Papua.
“Aksi brutal kelompok yang mengatasnamakan OPM ini sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai adat Papua. Membantai warga sipil yang tidak bersalah, bahkan sesama warga asli Papua, adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun,” tegas Wilson, Jumat 23-07-2026.
Wilson yang juga Ketua Umum PPWI itu memiliki keterikatan kekeluargaan dengan Papua. Ia mendesak pemerintah pusat, TNI, dan Polri mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.
“Saya mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangkap seluruh pelaku dan menyeret mereka ke pengadilan. Jerat dengan pasal tindak pidana pembunuhan dan terorisme. Jangan biarkan rakyat Papua terus menjadi korban rasa takut,” ujarnya.
Dampak Kemanusiaan dan Seruan Penegakan Hukum
Pembunuhan terhadap warga sipil dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan hukum. Korban yang tidak bersenjata dan tidak terlibat konflik bersenjata seharusnya mendapat perlindungan negara.
Pakar menilai aksi kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan dalih politik, ideologi, maupun adat. Negara melalui aparat penegak hukum dituntut hadir memberikan rasa aman, mengusut pelaku, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Pemerintah daerah dan tokoh adat Papua juga diminta memperkuat dialog dan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah rawan konflik, agar tidak ada lagi korban dari kalangan sipil.
Duka keluarga korban di Yahukimo disebut sebagai duka bersama bangsa. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan menjadi tuntutan agar tragedi serupa tidak terulang di Tanah Papua.
