JENEWA, SWISS – Drama panjang berakhir. Komite Kerja Layak dan Platform Economy ILC ke-114 resmi menyelesaikan draf konvensi untuk pekerjaan layak bagi pekerja platform ekonomi. Konvensi ini dipastikan akan disahkan menjadi Konvensi ILO Nomor 193 dalam rapat pleno lusa.
Maria Eminenta, Koordinator Regional ACVi Asia yang ikut mengawal komite, menggambarkan perjuangan 11 hari di Jenewa:
"Akhirnya drafting komite kerja layak dan platform ekonomi di ILC ke-114 selesai mendesain konvensi untuk pekerjaan layak bagi pekerja platform ekonomi, dan akan sah menjadi konvensi ILO, kemungkinan akan menjadi Nomor 193 . Konvensi tersebut secara resmi dikhususkan dalam rapat plenari pada lusa, dalam rapat pleno esok lusa," kata Maria.
Ia tak menutup betapa berat prosesnya. Perdebatan paling alot terjadi dengan delegasi pengusaha.
" Prosesnya cukup sulit, terjadi perdebatan yang cukup alot terutama dengan pengusaha yang sangat keras, banyak mengulur waktu, terutama di beberapa poin tentang klasifikasi pekerja platform, pendaftaran dan pengakuan, serta perlindungan sosial bagi mereka dan pemberlakuan sistem otomasi termasuk perlindungan data yang menjadi perdebatan yang sangat keras."beber nya.
Dari 205 usulan proposal yang masuk dan diringkas jadi 24 pasal konvensi. Maria menyebut ini pertarungan terberatnya.
"Dari 205 usulan proposal yang akan digunakan dalam 24 pasal konvensi, menurut saya ini sangat alot."sebut nya .
Ketegangan memuncak di hari terakhir , hpir deadlock .
"Hal itu terjadi terutama pada hari terakhir yang sempat terjadi deadlock, forum berusaha mencapai konsensus dengan masih banyak pembahasan yang tidak mungkin dibahas, karena efisiensi waktu yang hanya tinggal 1 hari saja. Namun demikian, akhirnya berhasil menjadi konsensus."ungkapnya.
Maria juga membongkar dinamika di awal pembahasan. Delegasi buruh sempat bersiteru dengan pengusaha dan pemerintah. Pemicunya: delegasi pengusaha dinilai inkonsisten.
"Yang mengejutkan juga, ternyata delegasi pemerintah Indonesia sempat menjadi pendukung Malaysia, yang memberi usulan baru atas apa yang telah disepakati."terang nya.
"Namun pada akhirnya, delegasi buruh dengan kompak mendatangi pemerintah, dan menuntut supaya memberi dukungan terhadap apa yang telah disepakati dan meminta komitmen terhadap draf yang sudah dipersiapkan oleh ILO dan serikat buruh."lanjut dia.
Menurut nya "Kartu AS Indonesia adalah Perpres tentang Pekerja Platform yang sudah ada.
"Karena kita juga sudah punya Perpres juga tentang Pekerja Platform, pada akhirnya kesan pemerintah sudah cukup bagus," beber Maria.
Hasilnya: sejak hari ke-4, posisi pemerintah RI berubah 180 derajat.
"Di hari ke-4 dan selanjutnya pemerintah Indonesia sangat responsif, mereka menerima tanggapan dan cukup vokal, serta memberi pendapatnya dengan mendukung posisi buruh dan ILO dengan draf konvensinya."urai Maria .
Pasukan KSBSI di Garis Depan , mengawal langsung di Jenewa:
1. Komite Platform Economy " Martuah Raja Siregar, Rekson Silaban, Maria Eminenta "KSBSI
2. Komite Social Dialog " Marihot Nainggolan, Supardi ' KSBSI
3.Komite Application of Standards CAS , " Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI
Dengan diselesaikannya draf ini, bola kini ada di rapat pleno ILC 114 lusa untuk pengesahan resmi Konvensi 193. Jika disahkan, ini jadi payung hukum internasional pertama yang mengatur klasifikasi, perlindungan data, algoritma, dan jaminan sosial bagi driver ojol, kurir, dan pekerja platform dunia.
