Lampumerahnews.id
Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan dan pengawasan kota dengan mewajibkan gedung bertingkat empat lantai atau lebih untuk terhubung dengan sistem kamera pengawas (CCTV) milik pemerintah.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan kota berbasis teknologi.
Dalam keterangannya di Jakarta pada (4/4/2026), Pramono menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah ditetapkan dan akan diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
Ia menegaskan bahwa integrasi CCTV menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh dan terkoordinasi.
“Jadi, untuk CCTV, kita sudah memutuskan nanti gedung-gedung yang lantainya lebih dari empat sesuai dengan Pergub akan dikoneksikan dengan CCTV yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Jakarta akan menjadi terintegrasi,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, kebijakan ini bukan sekadar penambahan infrastruktur, melainkan bagian dari transformasi menuju kota pintar (smart city). Dengan terhubungnya CCTV gedung-gedung swasta ke pusat kendali milik Pemprov DKI, pemerintah dapat memantau berbagai kondisi di lapangan secara real-time.
Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan respons terhadap berbagai situasi darurat, mulai dari tindak kriminalitas, kebakaran, kecelakaan lalu lintas, hingga bencana lainnya. Selain itu, data visual yang terkumpul juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan lalu lintas dan perencanaan kota yang lebih baik.
“Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa memantau kondisi Jakarta secara lebih cepat dan akurat,” tambahnya.
Tidak hanya fokus pada gedung bertingkat, Pemprov DKI Jakarta juga akan memperluas jangkauan pemasangan CCTV hingga ke tingkat wilayah terkecil, termasuk kelurahan.
Hal ini bertujuan memastikan bahwa sistem pengawasan tidak hanya terpusat di kawasan bisnis atau gedung besar, tetapi juga menjangkau permukiman warga.
“Dan kemudian untuk kelurahan dan sebagainya tetap akan kita pasang,” jelas Pramono.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat serta meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan.
Program pemasangan dan integrasi CCTV ini merupakan bagian dari realisasi janji kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Pramono Anung dan Rano Karno.
Keduanya sebelumnya berkomitmen untuk memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi di ibu kota.
Salah satu program unggulan dalam janji tersebut adalah pemasangan kamera CCTV di 30.000 titik di seluruh wilayah Jakarta, khususnya di kawasan permukiman warga.
Untuk merealisasikan program ambisius ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp380 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan perangkat, instalasi, hingga pengembangan sistem integrasi data.
Pelaksanaan program ini direncanakan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, prioritas wilayah, serta koordinasi dengan pihak pengelola gedung.
Pemprov juga akan menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan tersebut.
Kebijakan integrasi CCTV ini menjadi salah satu langkah konkret Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kota yang lebih aman, modern, dan responsif terhadap berbagai tantangan perkotaan. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, Jakarta diharapkan mampu menjadi kota metropolitan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam aspek keamanan dan kenyamanan warganya.
Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pengelola gedung, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan terpantau dengan baik.
kipray
