Lampumerahnews.id
Jakarta-Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, stabilitas ekonomi Jakarta saat ini tetap terjaga kuat dengan capaian investasi dan pengelolaan fiskal yang melampaui target. Hal ini disampaikan Pramono saat konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat transparansi fiskal dan akuntabilitas publik.
Sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, serta menyejahterakan seluruh warganya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, arah kebijakan APBD difokuskan pada manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan program prioritas tahun 2025 dilaksanakan melalui empat aspek utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
“Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif,” papar Gubernur Pramono, mengawali sambutannya.
Ia menjelaskan, secara makro pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 4,96 persen (year on year). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 menunjukkan optimisme yang tinggi, yakni sebesar 145,33. Sementara inflasi Jakarta pada Desember 2025 berada di angka 2,63 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
“Serangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan stabil, serta menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dan akan dijalankan di Jakarta,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp5.729.876 atau meningkat 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat permintaan domestik tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
“Seluruh kebijakan fiskal yang kami jalankan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah dan rentan, serta penguatan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan,” ungkap Gubernur Pramono.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, memaparkan realisasi retribusi daerah tahun 2025 mencapai Rp1,507 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp793 miliar atau 111 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp713,72 miliar. Retribusi jasa usaha menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang hampir 50 persen dari total retribusi daerah, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset dan layanan usaha milik daerah.
“Tren positif retribusi ini membuktikan tingginya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan DKI Jakarta. Capaian ini didorong oleh penyederhanaan regulasi serta evaluasi terhadap tarif layanan yang kami berikan,” jelas Lusiana.
Meski total APBD DKI Jakarta Tahun 2026 mengalami penurunan menjadi Rp81,32 triliun—lebih rendah Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun akibat berkurangnya pendapatan Transfer ke Daerah (TKD)—Pemprov DKI Jakarta memastikan fungsi pelayanan publik tetap terjaga.
Anggaran pendidikan tetap terpenuhi sebesar Rp19,76 triliun atau 26,6 persen dari total APBD. Infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp31,88 triliun atau 43,03 persen. Selain itu, urusan kesehatan tetap dijalankan melalui berbagai program, serta tidak terdapat pengurangan penerima manfaat untuk subsidi transportasi dan pangan.
(kipray)
