JAKARTA –Seusai menghadiri undangan audiensi dan mediasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker RI) di Gedung Kemenaker RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026), perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja PPMI Kabupaten Karawang memberikan komentarnya kepada awak media di lokasi.
Pertemuan tersebut semula dijadwalkan mempertemukan manajemen PT Dantosan Precon Perkasa dengan Serikat Pekerja PPMI. Namun, pertemuan justru tidak dihadiri perwakilan perusahaan.
Dalam audiensi tersebut, turut dibahas rencana kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI ke PT Dantosan Precon Perkasa sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap persoalan ketenagakerjaan di perusahaan tersebut.
Ketua PPA PT Dantosan Precon Perkasa yang mewakili Ketua DPC PPMI Karawang, Fahmi, mengatakan pihaknya telah memenuhi undangan dari Kemenaker RI, khususnya Direktorat Jenderal Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial.
"Hari ini kami telah memenuhi undangan dari Kementerian Tenaga Kerja, khususnya di bidang Direktorat Jenderal Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial," ujar Fahmi.
Ia menyampaikan persoalan perburuhan yang dihadapi, yakni terkait PHK sepihak yang dilakukan manajemen perusahaan kepada 12 pengurus serikat pekerja dan 57 anggota serikat pekerja, dengan total kurang lebih 69 orang.
"Kami juga menyampaikan apa yang menjadi persoalan perburuhan, yaitu terkait PHK sepihak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kepada 12 pengurus serikat pekerja dan 57 anggota serikat pekerja, dengan total keseluruhan kurang lebih 69 orang," katanya.
Fahmi menilai, PHK dengan dalih efisiensi yang dilakukan perusahaan tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat.
"Adapun penyampaian kami di atas terutama terkait masalah efisiensi. Perusahaan melakukan PHK dengan dalih efisiensi, tapi efisiensi tersebut tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat," ucapnya.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan yang seharusnya dipertemukan dengan serikat pekerja melalui fasilitasi pemerintah.
"Seharusnya pihak perusahaan juga hadir untuk dipertemukan dengan kami yang difasilitasi oleh pihak pemerintah, namun dari pihak perusahaan tidak bisa hadir. Artinya, perusahaan tidak kooperatif, padahal ini agenda penting untuk mempertemukan dan menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi di PT Dantosan Precon Perkasa," imbuhnya.
Fahmi mengatakan, pihak Kemenaker menanggapi dan akan menindaklanjuti dengan segera memanggil pihak perusahaan untuk berdialog dalam kasus ini.
"Pihak Kemenaker menanggapi dan akan menindaklanjuti akan segera memanggil pihak perusahaan untuk berdialog dalam kasus ini," ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya yang berafiliasi dengan konfederasi KBMI akan melakukan aksi unjuk rasa di depan perusahaan PT Dantosan Precon Perkasa apabila kasus ini tidak ada penyelesaian.
"Pihak KBMI, tentunya kami juga karena berafiliasi dengan konfederasi, apabila memang kasus ini tidak ada penyelesaian, tentunya kami akan melakukan aksi unjuk rasa di depan perusahaan PT Dantosan Precon Perkasa," ungkapnya.
Karena kasus ini telah dijembatani pemerintah melalui Kemenaker RI, selaku pengurus dan anggota, pihaknya berharap para pekerja dapat dipekerjakan kembali sebagaimana mestinya dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
"Kami berharap supaya dapat dipekerjakan kembali sebagaimana mestinya dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing," pungkasnya.
