Lampumerahnews.id
JAKARTA – Perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja PPMI Kabupaten Karawang menghadiri undangan audiensi dan mediasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker RI), Selasa (10/11/2026), di Gedung Kemenaker RI, Jakarta.
Pertemuan yang semula dijadwalkan mempertemukan manajemen PT Dantosan Precon Perkasa dengan Serikat Pekerja PPMI tersebut justru tidak dihadiri perwakilan perusahaan. Ketidakhadiran ini menjadi sorotan serikat pekerja yang menilai perusahaan belum menunjukkan itikad kooperatif dalam menyelesaikan persoalan hubungan industrial.
Dalam audiensi tersebut, turut dibahas rencana kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI ke PT Dantosan Precon Perkasa sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap persoalan ketenagakerjaan di perusahaan tersebut.
Ketua DPC PPMI Karawang, Ato, menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan dalam agenda yang telah difasilitasi Kemenaker RI.
"Dengan tidak datang atau mangkirnya perusahaan pada undangan audiensi ini, mengindikasikan bahwa perusahaan tidak kooperatif terhadap upaya penyelesaian kasus ini," tegas Ato.
Senada dengan itu, Sekretaris DPC PPMI Karawang, Budiyanto, menyoroti dugaan ketidaksesuaian langkah manajemen dalam menjalankan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurutnya, perusahaan seharusnya menjalankan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum mengambil keputusan PHK. Salah satu hal yang menjadi pertanyaan adalah ketika isu PHK bergulir, manajemen justru masih melakukan perekrutan karyawan baru.
"Perusahaan tidak melakukan step by step sesuai aturan terkait PHK. Salah satu contohnya, di tengah isu PHK ini, pihak manajemen justru masih merekrut karyawan baru," ungkap Budiyanto.
Sementara itu, Urip, Sekretaris Pimpinan PPA PPMI PT Dantosan Precon Perkasa, mempertanyakan alasan perusahaan yang disebut melakukan PHK untuk mencegah kerugian.
Menurutnya, alasan tersebut patut dipertanyakan apabila melihat kondisi perusahaan yang justru melakukan pembangunan gedung baru serta pengadaan mesin baru.
"Alasan mencegah kerugian sangat tidak masuk akal, dengan adanya pembangunan gedung baru dan pengadaan mesin baru," ujar Urip.
Setelah melalui dialog dan pembahasan yang cukup panjang terkait persoalan PHK di PT Dantosan Precon Perkasa, Ketua Tim Mediasi Kemenaker RI, Fiki, menyampaikan kesimpulan bahwa kasus PHK tersebut batal demi hukum.
Kesimpulan tersebut menjadi poin penting dalam audiensi kali ini dan diharapkan dapat menjadi dasar penyelesaian persoalan hubungan industrial yang tengah dihadapi para pekerja.
Dalam pertemuan yang hanya dihadiri pihak serikat pekerja dan Kemenaker RI tersebut, Tim Advokasi DPC PPMI Karawang menegaskan pihaknya selalu membuka ruang dialog dengan seluruh pihak demi mencari solusi terbaik.
"Kami sangat terbuka untuk berdialog dengan pihak mana pun. Banyak kasus seperti ini yang sudah kami tangani dan pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Namun, kasus yang terjadi di PT Dantosan Precon Perkasa ini berbeda, karena pihak manajemen sangat sulit membuka ruang dialog," ungkap Ato.
DPC PPMI Karawang berharap Kemenaker RI dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan penyelesaian persoalan ini berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip keadilan hubungan industrial.
Bagi PPMI, penyelesaian persoalan PHK bukan semata-mata tentang mempertahankan pekerjaan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak pekerja serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
