Lampumerahnews.id
JAKARTA – Keterlibatan pimpinan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi menunjukkan perkembangan positif. Namun, peningkatan komitmen tersebut masih perlu diikuti pemahaman yang kuat, inovasi layanan, dan konsistensi pelaksanaan di masing-masing lembaga.
Hal tersebut menjadi catatan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) setelah tiga hari pelaksanaan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berakhir pada Kamis (12/11/2026) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan tertinggi badan publik dalam Uji Publik tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, pemahaman pimpinan mengenai keterbukaan informasi masih menjadi perhatian, terutama pada lembaga yang mengalami pergantian kepemimpinan.
“Keberlanjutan tata kelola keterbukaan informasi membutuhkan pemahaman yang tidak bergantung pada individu pimpinan. Sistem dan kebijakan yang telah dibangun perlu tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat,” ujar Dery.
Ia menambahkan, hal tersebut penting agar pelaksanaan keterbukaan informasi tidak mengalami kemunduran setiap kali terjadi perubahan kepemimpinan.
Dari hasil pengamatan selama pengujian, KI Pusat juga mencatat pengembangan layanan informasi di sejumlah badan publik masih memerlukan perhatian. Penyajian informasi pada situs web, misalnya, perlu terus ditingkatkan agar tidak berhenti pada pemenuhan standar dasar.
“Inovasi layanan, pemanfaatan teknologi digital, dan kecerdasan buatan perlu diarahkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi,” kata Dery.
Di sisi lain, keterbukaan informasi juga semakin dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Dalam pemaparan pimpinan badan publik, keterbukaan dinilai berperan dalam memperkenalkan kebijakan dan aktivitas lembaga kepada masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi publik untuk mengetahui dan memberikan tanggapan.
Sementara itu, Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, menjelaskan bahwa Presentasi Uji Publik merupakan tahapan akhir dalam proses penilaian untuk menentukan kualifikasi keterbukaan informasi badan publik.
“Pada tahap ini, hasil pemenuhan standar layanan informasi menjadi dasar untuk melihat apakah badan publik telah memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujar Handoko.
Ia menegaskan, badan publik yang belum memenuhi standar layanan informasi belum dapat dikategorikan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Meski KI Pusat tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, edukasi dan pembinaan tetap menjadi bagian dari upaya perbaikan karena pemenuhan layanan informasi berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Handoko juga menegaskan hasil Monev 2026 akan disampaikan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban KI Pusat atas pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Laporan tersebut sekaligus menjadi gambaran pelaksanaan kewajiban dan komitmen badan publik dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi,” tuturnya.
Dari 282 badan publik yang mengikuti Presentasi Uji Publik, hasil akhir penilaian belum ditetapkan. Penentuan kualifikasi informatif dan kategori lainnya masih menunggu penyelesaian seluruh proses penilaian. Pelaksanaan Monev tahun ini tetap mengacu pada standar dalam Peraturan Komisi Informasi yang berlaku, tanpa penambahan kategori penilaian baru.
Rangkaian Uji Publik 2026 memberikan gambaran bahwa keterbukaan informasi membutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan standar administratif. Perkembangan komitmen pimpinan perlu diikuti tata kelola yang berkelanjutan, layanan yang terus dikembangkan, serta kemampuan badan publik merespons kebutuhan informasi masyarakat.
