Lampumerahnews.id
JAKARTA – Pemerintah memastikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026 akan menyasar pekerja atau buruh dengan penghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan. Saat ini, proses pendataan dan finalisasi calon penerima masih berlangsung sebelum bantuan disalurkan.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memberikan keterangan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Airlangga menjelaskan, BSU merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, program tersebut tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah.
"BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah)," ujar Airlangga.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pekerja di daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) relatif tinggi, termasuk DKI Jakarta, untuk memperoleh bantuan tersebut, Airlangga menegaskan bahwa batas nominal penghasilan tetap menjadi acuan utama.
"Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Ya, sekarang datanya masih di Kemenaker," tambahnya.
Selain program BSU, pemerintah juga menyiapkan insentif perpajakan bagi pekerja sektor formal melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Berbeda dengan BSU yang menyasar pekerja berpenghasilan rendah, insentif PPh 21 DTP diberikan kepada pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan.
Airlangga menyebutkan, kebijakan tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 13 juta pekerja sektor formal di Indonesia.
"Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta. (Pekerja) di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang," tutur Airlangga.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli pekerja sekaligus memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat di tengah dinamika perekonomian.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, proses finalisasi data calon penerima BSU 2026 saat ini masih berada di Kementerian Keuangan.
Setelah tahapan tersebut, pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi dan verifikasi terhadap data calon penerima. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima pekerja yang memenuhi persyaratan dan menghindari kesalahan dalam penyaluran.
"Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti. Dari situ baru kita dapat nanti data finalnya seperti apa," jelas Yassierli.
Proses verifikasi tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menetapkan daftar penerima secara resmi. Dengan demikian, pekerja diimbau untuk tidak terburu-buru mempercayai informasi mengenai daftar penerima yang belum diumumkan melalui saluran resmi pemerintah.
Pemerintah diharapkan segera menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kriteria penerima, besaran bantuan, jadwal pencairan, hingga mekanisme pengecekan status penerima. Kejelasan informasi tersebut penting agar pekerja tidak mengalami kebingungan, khususnya mereka yang berada di wilayah dengan standar upah minimum lebih tinggi seperti DKI Jakarta.
