Lampumerahnews.id
Jakarta - Komisi A DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempercepat proses pendataan, verifikasi, dan optimalisasi seluruh aset milik Pemprov.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, langkah ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
"Ini upaya memastikan kepastian hukum, tertib administrasi, serta peningkatan nilai manfaat dari setiap aset daerah," ujar Inggard beberapa waktu lalu.
Menurut dia, inventarisasi dan verifikasi aset harus secara menyeluruh dan terpadu. Dengan begitu, aset-aset dimaksud dapat termanfaatkan dengan optimal, termasuk juga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Politisi Gerindra itu menambahkan, proses inventarisasi harus menyertakan verifikasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Selanjutnya dengan menyertifikasi aset, serta penertiban dokumen melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.
Koordinasi lintas instansi itu dapat menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan aset, meminimalkan potensi sengketa, dan memastikan aset daerah memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Selain itu ia berharap, kolaborasi memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga Jakarta.
"Cegah salah guna aset, tekan potensi sengketa dan mengoptimalkan PAD tentunya," pungkas Inggard.
[Sony|AT]
