Lampumerahnews.id
Jakarta - Dugaan Penggunaan Dana Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan Miss Management menghantui kelangsungan bisnis PT Reasuransi Nasional Indonesia. Soroti hal itu Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA), induk organisasi dari Serikat Pekerja Nasional Re (SP-Nasional Re) resmi melaporkan ke Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). (27/11).
Ketua Umum FSP BUMN IRA , " Sutisna menyampaikan kedatangan nya ke BP BUMN .
" Kami Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA), induk organisasi dari Serikat Pekerja Nasional Re (SP-Nasional Re), hari ini secara resmi menyampaikan laporan kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) terkait dugaan penggunaan dana Perusahaan dan pelanggaran tata kelola serta etika bisnis di PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re), anak perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia dan bagian dari Indonesia Financial Group (IFG)." Terangnya di lokasi .
" Dalam surat yang kami sampaikan, lanjut dia , 'yang di tujukan kepada Kepala BP BUMN, " Dony Oskaria , FSP BUMN IRA menyatakan keprihatinan atas kondisi perusahaan yang semakin memburuk dan kondisi ini akan berdampak pada keberlangsungan usaha serta masa depan pekerja. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan efek sistemik bagi industri Asuransi Nasional mengingat peran Strategis Nasional ," Ungkapnya .
Ketua Umum FSP BUMN IRA menyebutkan kurun waktu penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan dana perusahaan tersebut.
" FSP BUMN IRA juga telah melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan dana perusahaan dalam kurun waktu 2023–2025 yang melibatkan oknum pejabat perusahaan. Sejumlah bukti indikatif telah disampaikan dalam laporan tersebut, termasuk dokumen pendukung yang disebutkan masih dalam proses verifikasi oleh pihak terkait." Sebut nya .
" Selain itu kami FSP BUMN IRA juga menyampaikan bahwa telah dilakukan Audit Dalam Tujuan Tertentu (ADTT) oleh PT Asuransi Kredit Indonesia pada Oktober 2025, namun hingga saat ini, hasil tindak lanjut atas ADTT tersebut belum diumumkan, sehingga kondisi menimbulkan kekhawatiran adanya ketidakpastian terhadap proses penegakan tata kelola." Tambah nya .
FSP BUMN IRA berharap BP BUMN segera mengambil langkah evluasi dan pengawasan.
" Atas Laporan ini kami berharap BP BUMN dapat mengambil langkah evaluasi dan pengawasan yang diperlukan demi memastikan keberlangsungan perusahaan serta perlindungan terhadap pekerja , selain itu kami menegaskan bahwa laporan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen organisasi dalam menjaga transparansi, profesionalisme, dan keberlanjutan BUMN sesuai prinsip tata kelola yang baik (GCG)." Tegas Sutisna .
