Lampumerahnews.id
Banda Aceh – Pemerintah Aceh bersama Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh menggelar rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta Dana Otonomi Khusus (Otsus), di Restoran Meuligoe Gubernur Aceh, Senin malam (20/10/2025).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dan diketuai oleh T.A. Khalid dari Forbes DPR/DPD RI asal Aceh ini dihadiri oleh Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh, staf khusus Gubernur, asisten Sekda, kepala SKPA, akademisi, serta tokoh masyarakat Aceh dari berbagai kalangan.
Pertemuan tersebut digelar untuk menghimpun berbagai masukan serta menyatukan pandangan terhadap rencana perubahan UUPA yang kini tengah berproses di tingkat nasional. Dalam pembahasan itu, disebutkan terdapat delapan pasal yang diusulkan untuk diubah dan satu pasal tambahan baru, sehingga total ada sembilan pasal yang menjadi fokus revisi.
“Pemerintah Aceh sangat menghargai perjuangan Forbes DPR dan DPD RI asal Aceh, DPR Aceh, para ulama, serta seluruh elemen masyarakat yang konsisten memperjuangkan kekhususan Aceh. Semangat kebersamaan ini menjadi kunci dalam menjaga marwah dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki,” ujar Sekda Aceh M. Nasir.
Ia menegaskan, rapat tersebut juga meneguhkan komitmen bersama untuk terus mendorong penyelesaian revisi UUPA agar sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh tanpa keluar dari koridor konstitusi nasional.
Sebelumnya, DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta bersama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, sebagai bagian dari pembahasan awal revisi tersebut.
Pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Forbes DPR/DPD RI ini menjadi langkah penting dalam memastikan revisi UUPA tetap berpijak pada semangat MoU Helsinki dan memperkuat keistimewaan Aceh di masa mendatang.
(Kamalruzamal)
