Lampumerahnews.id
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengungkapkan rencana pembentukan "kementerian bayangan" sebagai upaya memperkuat fungsi checks and balance terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, konsep tersebut bertujuan menjadi pesaing yang positif bagi kinerja pemerintah sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik.
"Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah situlah kementerian bayangan ini hendak didirikan, sebagai checks and balance untuk pemerintahan yang sedang bekerja," ujar Feri yang dilansir dari Instagram @rekamdoc, pada Senin kemarin .
Adaptasi dari Sistem Parlementer
Feri menjelaskan, konsep kementerian bayangan bukanlah hal baru dalam sistem ketatanegaraan dunia. Meski lebih lazim diterapkan dalam sistem pemerintahan parlementer, gagasan tersebut dinilai tetap relevan untuk diadaptasi dalam sistem presidensial Indonesia.
"Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini," katanya.
Ia mengatakan, langkah tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang dinilainya mengalami berbagai persoalan.
"Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah," ucapnya.
Akan Terbitkan Rapor Kinerja 3 Bulan ke Depan
Dalam menjalankan perannya, kementerian bayangan akan membuka ruang dialog dengan pemerintah dan masyarakat. Mereka juga akan menggelar forum diskusi layaknya debat parlementer untuk menguji dan mengkritisi program-program pemerintah.
Tak hanya itu, Feri mengatakan pihaknya akan melakukan kunjungan ke berbagai daerah, khususnya kampus-kampus, guna berdialog dengan mahasiswa mengenai program-program prioritas negara.
Sebagai langkah awal, dalam tiga bulan ke depan kementerian bayangan akan menerbitkan rapor evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan data dan bukti yang telah dihimpun.
"Yang dalam waktu dekat akan kami kerjakan adalah tiga bulan ke depan akan meluncurkan rapor pemerintahan Prabowo Subianto dalam perspektif checks and balance yang kami lakukan. Nanti akan dapat rapor, akan pakai data, akan pakai bukti," jelasnya.
Feri berharap evaluasi tersebut dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Bagaimanapun, pemerintahan yang ada, Kabinet Merah Putih, adalah pemerintahan kita semua. Hak kita untuk kemudian mengontrol mereka," tutup Feri.
