Aceh Tamiang - Rencana relokasi hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Aceh Tamiang masih menghadapi kendala lahan, khususnya pada area Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan. Hal ini disampaikan Plt Sekda Aceh Tamiang, Drs. Syuibun Anwar, saat mendampingi kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi VIII, M. Husni, Rabu (15/4/2026), di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana.
Syuibun menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan pendekatan dengan pihak terkait, termasuk manajemen PT Seumadam, guna membuka peluang penggunaan lahan untuk pembangunan huntap. Namun, proses tersebut masih membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI agar dapat segera direalisasikan.
“Kami telah melakukan pendekatan dengan pihak terkait, khususnya manajemen PT. Seumadam. Kami berharap dukungan dari DPR RI dan pemerintah pusat agar pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak dapat segera terwujud,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan huntap menjadi kebutuhan mendesak bagi warga terdampak yang saat ini masih tinggal di hunian sementara (huntara). Tanpa kepastian relokasi, proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat dinilai belum akan berjalan optimal.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi VIII, M. Husni, menyatakan komitmennya untuk mengawal pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang, baik hunian sementara maupun hunian tetap.
“Kami akan memastikan hunian sementara tersedia dengan layak, dan untuk hunian tetap akan terus kami kawal hingga terealisasi,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara dalam menangani dampak bencana di daerah.
Sebagaimana diketahui, sejumlah kampung di Aceh Tamiang terdampak bencana dalam beberapa waktu terakhir, di antaranya Kampung Sekumur, Pantai Perlak, Lubuk Sidup, dan Alur Jambu. Pemerintah daerah bersama pusat kini terus berupaya mempercepat pemulihan, termasuk melalui penyediaan hunian layak bagi warga terdampak.
(Kamalruzamal)
