Lampumerahnews.id
Jakarta — Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II K-SARBUMUSI yang digelar di Bekasi, Selasa (28/10/2025), bukan sekadar agenda rutin organisasi buruh. Di forum itu, Presiden Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, kembali menegaskan arah perjuangan serikat buruh yang berakar dari nilai-nilai Nahdlatul Ulama (NU): memperjuangkan keadilan ekonomi melalui strategi reindustrialisasi nasional dan penguatan perlindungan sosial tenaga kerja.
Irham menekankan bahwa strategi reinvestasi di sektor padat karya dan manufaktur menjadi kunci bagi keberlanjutan ekonomi nasional. Ia mengingatkan, sektor-sektor tersebut selama ini bukan hanya pencipta lapangan kerja, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi.
“Sarbumusi posisinya adalah tetap secara konsisten mengingatkan kepada pemerintah untuk melakukan reinvestasi sebagai strategi reindustrialisasi. Karena sektor padat karya dan manufaktur berkontribusi dalam dua hal: penyerapan tenaga kerja berkualitas dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pernyataan ini mengandung pesan kuat. Di tengah tren global yang mendorong digitalisasi dan otomasi, Sarbumusi justru menyoroti pentingnya revitalisasi industri konvensional yang padat karya. Pesannya sederhana namun strategis: jangan biarkan perekonomian nasional bergeser sepenuhnya ke sektor non-riil yang rentan menciptakan kesenjangan baru.
Keberagaman sektor yang menjadi basis Sarbumusi—dari BUMN seperti Pertamina, Semen Indonesia, dan Pelindo hingga perusahaan manufaktur seperti Panasonic—menunjukkan bahwa serikat ini berupaya menjaga keterlibatan buruh di jantung ekonomi nasional. Bahkan, Sarbumusi menjadi konfederasi pertama yang memiliki federasi khusus untuk Pekerja Migran dan ABK, serta basis kuat di sektor transportasi informal.
Langkah ini menegaskan bahwa buruh yang terpinggirkan di sektor informal dan migran kini mulai memiliki rumah perjuangan yang lebih terorganisir.
Dalam konteks sosial, Irham juga menyoroti aspek jaminan sosial tenaga kerja. Sarbumusi, katanya, telah menyampaikan usulan konkret kepada pemerintah agar 20 persen penduduk pekerja Indonesia digratiskan iurannya dalam program Jaminan Sosial.
Gagasan ini bukan hanya soal keringanan biaya, tetapi wujud keberpihakan kepada kelompok rentan—perempuan, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan lulusan baru—yang selama ini tidak terjangkau skema formal perlindungan sosial.
Dari perspektif ekonomi kebijakan, ide reinvestasi dan reindustrialisasi yang dikemukakan Sarbumusi sejatinya dapat menjadi kontra-arus positif terhadap kebijakan ekonomi yang cenderung berorientasi pada investasi finansial jangka pendek.
Reindustrialisasi berarti membangun kembali basis produksi nasional—dengan buruh sebagai subjek, bukan sekadar objek pertumbuhan.
Mukernas II Sarbumusi dengan demikian tidak hanya berbicara tentang konsolidasi organisasi, melainkan refleksi tentang masa depan ekonomi nasional yang lebih adil.
Serikat buruh yang berakar dari nilai-nilai sosial NU ini mencoba mengembalikan arah pembangunan agar berpihak pada manusia kerja, bukan semata pada angka pertumbuhan.
Dan bila arah itu bisa diikuti pemerintah dengan kebijakan nyata, maka pesan Mukernas kali ini akan bergema lebih luas: reindustrialisasi bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan ikhtiar moral untuk mengembalikan martabat kerja di negeri sendiri.
Penulis: Kamalruzamal-ketua DPC K-SARBUMUSI Kab.Aceh Tamiang
